JAKARTA – Facebook akan mengambil tindakan tegas untuk menahan laju konten berita jika Indonesia memberlakukan kebijakan yang dikenal sebagai Hak Penerbit (Publisher Rights). Langkah ini mengharuskan platform digital besar, termasuk Google dan Facebook, untuk menyumbangkan sejumlah pembayaran atas materi yang disampaikan oleh entitas pemberitaan. Pernyataan penting ini muncul dari Presiden Indonesia, Jokowi, yang menegaskan bahwa aturan ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Rafael Frankel, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk wilayah Asia Tenggara, menggarisbawahi bahwa Meta akan mengambil pendekatan yang serupa di Indonesia seperti yang dilakukan di Kanada.
Di Kanada, Meta telah mengurangi sirkulasi konten berita yang disiarkan di Facebook. Tindakan ini merupakan respons langsung terhadap penerapan kebijakan yang sejalan dengan Hak Penerbit, yang mengharuskan perusahaan teknologi untuk mengkompensasi konten berita yang ditampilkan di platform mereka.
“Tindakan ini bisa merugikan, mengingat akan membatasi akses pengguna Facebook terhadap informasi berita. Dengan berat hati kami harus mengambil langkah yang sama dengan Kanada. Kami sangat berharap agar tidak sampai pada titik ini,” ungkap Rafael dengan nada penuh kekhawatiran.
Menurut Rafael, penerapan Hak Penerbit tampaknya sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lebih spesifik, ia menyoroti bahwa bagi Facebook, konten berita hanya berkontribusi sekitar 3 persen dari total pendapatan perusahaan.
Dengan tekad yang kuat, Rafael menegaskan bahwa Facebook secara teratur berinteraksi dengan pemerintah dalam proses penyusunan regulasi ini.
“Kami secara konsisten menyampaikan pandangan kami kepada pemerintah mengenai regulasi ini, yaitu bahwa regulasi ini tidak berkelanjutan dan tidak mungkin berhasil,” kata Rafael, di suatu kesempatan.
Mengakhiri pernyataannya, Rafael mengungkapkan bahwa Meta telah mengajukan permintaan kepada Sekretariat Negara agar mempertimbangkan kembali rencana regulasi yang ada, dengan harapan dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.